Lurah Taba Jemekeh Diduga Tidak Tranparan Dalam Pemilihan Pengurus KMP



Lubuklinggau LS– Proses pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, menuai sorotan tajam dari warga. Acara Musyawarah Kelurahan Khusus yang digelar pada Jumat, 23 Juni 2025, di kantor lurah setempat dinilai janggal dan sarat kejanggalan prosedur.

Beberapa warga, khususnya dari RT 12, merasa tidak diberi ruang partisipasi yang adil dalam pencalonan maupun pemilihan pengurus inti koperasi seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Saya datang ke kantor lurah sehari sebelum musyawarah, Kamis 22 - mei - 2025, untuk menanyakan syarat pendaftaran sebagai calon pengurus. Lurah Taba Jemekeh, Enda, membenarkan bahwa proses pemilihan dilakukan oleh peserta musyawarah, bukan berdasarkan penunjukan pribadi. “Silakan daftar, nanti yang memilih itu warga saat musyawarah,” ujarnya

Saat dikonfirmasi lagi pada tgl 23 - mei , Enda selaku lurah Taba jemekeh, Namun pernyataan ini sangat mengejutkan dan bertolak belakang dengan praktik di lapangan, di mana warga yang berniat mencalonkan diri justru tidak diikutsertakan dalam forum musyawarah.Tapi saya justru hanya disuruh meninggalkan nomor HP dan dijanjikan akan dihubungi bila terpilih. Bagaimana bisa dipilih kalau ikut musyawarah pun tidak diperbolehkan?” keluh seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga menilai proses tersebut terkesan eksklusif dan menutup partisipasi publik. Mereka menduga bahwa nama-nama pengurus telah ditentukan sebelumnya tanpa mekanisme demokratis yang jelas.

“Kalau dari awal sudah ditentukan siapa pengurusnya, lalu buat apa ada musyawarah? Ini bukan semangat koperasi yang semestinya terbuka dan inklusif,” tambah warga lainnya.

Isu ini dikhawatirkan bisa mencoreng semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang seharusnya menjadi inti dari pendirian koperasi. Apalagi, Koperasi Merah Putih yang rencananya akan menjadi wadah ekonomi lokal, justru memulai langkahnya dengan tudingan tidak transparan.

Masyarakat Taba Jemekeh kini mendesak agar proses pemilihan ulang dilakukan secara terbuka dan adil, dengan melibatkan seluruh elemen warga tanpa diskriminasi.

Redaksi masih berupaya menghubungi pihak kelurahan untuk klarifikasi lebih lanjut. ( Tim )

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama